Tanggung Jawab Pemimpin
Menurut Kartini Kartono (1994:33), pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang. Sehingga, ia mampu memengaruhi orang-orang lain, untuk bersama-sama, melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.
Kehausan akan prioritas diri, menjadikan para pemimpin mementingkan diri pribadi. Kebutuhan dan pelayanan kepada warga negara pun teracuhkan karena sikap para pemimpin yang semena-mena. Tanpa rasa bersalah, mereka berlalu lalang menghabiskan hak-hak yang bukan milik mereka. Keuntungan yang menghalalkan segala cara pun dilakukan, asal mereka mendapat keuntungan.
Sudah seharusnya, tradisi itu dihapuskan dari adab kepolitikan Indonesia. Kejujuran setiap pemimpin perlu dikembalikan, agar dapat mengemban tanggung jawab dengan baik. Saatnya, perubahan secara sistematis digalakkan. Sehingga, pemimpin yang benar-benar berjuang untuk warga negara dapat muncul.
Mari mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, yang dapat menciptakan kejayaan dan kemakmuran di dalam negara. Pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat, yang harus siap sedia bila masyarakatnya membutuhkan pelayanan dan perlindungan. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw adalah sebuah keidealan birokrasi, yang teratur baik dan transparan. Beliau melayani para umat dengan sukarela, selalu mendahulukan kepentingan umum tanpa mengabaikan keluarganya. Kepuasan warga adalah prioritas utama dan sebagai barometer kesuksesan sebuah birokrasi yang baik.
Kepolitikan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kereligiusan, sunah-sunah nabi, maupun Alquran dalam pemerintahan, sangat penting untuk diterapkan. Semua itu sudah terbukti menjadi pedoman yang matang untuk mengurus pemerintahan. Jangan hanya mementingkan keegoisan dan tujuan kelompok tertentu saja, yang akhirnya, aspirasi warga menjadi terabaikan. Menggali tentang kepemimpinan Islam akan menjadi satu referensi untuk menjalankan roda pemerintahan, yang berorientasi kepentingan dan pelayanan warga negara secara optimal.
Sebuah lembaga yang mempunyai wewenang mencetak calon-calon pemimpin, haruslah menjadi lembaga yang demokratis. Di antaranya, menyediakan tempat penampung inspirasi para warganya, dan mempunyai forum untuk membahas aspirasi tersebut. Sehingga, para anggotanya memungkinkan menjadi kader-kader, yang bila menjadi pemimpin, memang memperjuangkan hak warga negara. Diri mereka akan terselubungi ilmu yang bermanfaat dan rasa tanggap yang cepat, dalam merespons problem dalam lingkungan. Pengkaderan yang baik untuk setiap anggota dapat menciptakan politikus-politikus yang kompeten, bila memang nantinya, menjadi pemeran dalam panggung politik di birokrasi.
Penulis: Tymu Irawan

0 komentar:
Posting Komentar