KETERLIBATAN KOMUNITAS DALAM KEBIJAKAN TATA KELOLA MIGRASI YANG RESPONSIF GENDER BY: TYMU IRAWAN

KETERLIBATAN KOMUNITAS DALAM KEBIJAKAN TATA KELOLA MIGRASI YANG RESPONSIF GENDER BY: TYMU IRAWAN

 

Ringkasan Sejarah Organisasi Pekerja Migran per Dekade

Ringkasan Sejarah Organisasi Pekerja Migran per Dekade

 

Pengorganisasian buruh migran dan keluarganya 

Ringkasan Organisasi Pekerja Migran per Dekade

Periode	Organisasi/lembaga yang dapat ditelusuri	Karakter
1890–1900	Vereniging De Zendingzaak; Wisma untuk Orang Jawa	Solidaritas dan pelayanan sosial
1900–1940	Rumahnya Orang Jawa; Organisasi Kaum Ibu Indonesia; KMI	Komunitas dan kesadaran sosial-kebangsaan
1940–1970	Kementerian Perburuhan dan institusi ketenagakerjaan	Institusionalisasi negara
1970–1980	AKAN; jaringan komunitas	Penempatan tenaga kerja luar negeri
1980–1990	Jaringan masyarakat sipil	Awal penguatan isu perlindungan
1990–2000	Solidaritas Perempuan; IG-HK; IMWU; ATKI; jaringan Hong Kong	Hak perempuan dan serikat pekerja
2000–2010	Jarnas BMI; FOBMI; SBMI; IMWU; GARDA BMI	Konsolidasi serikat nasional
2010–2020	SBMI; JBM; Migrant CARE; BNP2TKI; BP2MI	Advokasi kebijakan dan reformasi negara
2020–2026	SBMI; JBM; Migrant CARE; GANAS; Permitig; IPPMI; PekerjaMigran.id; F-BUMINU Sarbumusi; SMI Luar Negeri; komunitas PMI; Suara Migran Nusantara	Jaringan transnasional, federasi, digitalisasi dan perluasan ruang advokasi

Dari “tenaga kerja” menjadi “subjek yang mempunyai hak”

Jika perjalanan tersebut dibaca sebagai sebuah garis sejarah, terlihat perubahan mendasar dalam posisi pekerja migran Indonesia.

Pada masa kolonial, mobilitas pekerja terutama ditentukan oleh kebutuhan ekonomi kolonial. Setelah kemerdekaan, negara membangun mekanisme penempatan tenaga kerja. Ketika kasus eksploitasi semakin terlihat, masyarakat sipil membangun organisasi pendamping. Selanjutnya pekerja migran mulai mengorganisasi dirinya sendiri melalui serikat dan federasi.

Kini, pekerja migran berada dalam ruang perjuangan yang jauh lebih kompleks: ketenagakerjaan, hak asasi manusia, perdagangan orang, jaminan sosial, migrasi aman, diplomasi, remitansi, pemberdayaan keluarga, ekonomi digital dan politik kebijakan publik.

Yang terpenting, sejarah tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka penempatan atau sumber remitansi. Mereka adalah pekerja sekaligus warga negara yang tetap memiliki hak atas keamanan, martabat, keadilan dan pelindungan hukum meskipun bekerja jauh dari wilayah Indonesia.

Karena itu, perkembangan organisasi pekerja migran pada akhirnya dapat dibaca sebagai perkembangan kesadaran sosial: dari sekadar mencari tempat berlindung, menjadi membangun solidaritas; dari solidaritas menjadi serikat; dari serikat menjadi gerakan advokasi; dan dari advokasi menuju partisipasi dalam tata kelola migrasi.

Sejarah itu belum selesai. Justru pada era mobilitas global, perdagangan manusia lintas negara, ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja internasional, organisasi pekerja migran akan semakin menentukan apakah PMI hanya menjadi bagian dari statistik ekonomi global atau benar-benar menjadi subjek yang memiliki suara dalam menentukan masa depan kebijakan migrasi Indonesia.